Agustus lalu saya dan seorang rekan dari pers mahasiswa melaksanakan liputan ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Sebagaimana dengan beberapa pulau lain, Pulau Pari tengah menghadapi sengketa. Sengketa yang terjadi yaitu antara warga dan PT Bumi Pari Asri yang belakangan saya ketahui dimiliki oleh salah satu pengusaha yang dekat dengan keluarga cendana. Berbagai cara sudah dilancarkan oleh perusahaan yang rumornya hendak membangun hotel tersebut. Mulai dari mendatangan satuan keamanan yang berkeliling setiap hari, hingga mendirikan koperasi mengatasnamakan warga.

Saya tidak begitu paham hukum. Untuk mengerti kasus tersebut, saya menghubungi Lembaga Bantuan Hukum yang tengah mengawal salah satu kasus yang terjadi di Pulau Pari. Sejak awal tahun lalu, tiga orang penjaga Pantai Pasir Perawan –pantai primadona di Pulau Pari, ditangkap oleh aparat negara. Alasannya yaitu pungutan liar –yang katanya tidak boleh dilakukan sebab pantai itu milik umum. Saya langsung teringat pantai ancol. Apa pemerintah menggunakan standar ganda dalam hal ini? Apalagi bila kita bandingkan, tiket masuk Pantai Pasir Perawan hanya sebesar Rp 5 ribu. Kemudian pemasukan atas tiket ini digunakan untuk mendirikan beberapa fasilitas seperti tempat ibadah dan petugas kebersihan.

Saat menemui salah satu orang LBH di kantornya, Mattehew Michele Lenggu mengatakan bahwa dalam hukum agrarian sebenarnya berlaku dua hal. Hukum positif yang mengadopsi dari barat dan hukum adat. Dalam hal ini, pemerintah luput mempertimbangkan perihal hukum adat.

Penangkapan tiga penjaga Pantai Pasir Perawan ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada permainan dari perusahaan. Mengingat beberapa tahun ini perusahaan gencar melakukan somasi kepada warga yang enggan membayar sewa kepada mereka. Padahal, warga telah lebih dulu hidup dan berkembang biak di Pulau Pari. Terbukti dengan berdirinya sekolah dasar, masjid, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Absennya pemerintah dalam melindungi hak tanah atas warga, membuat saya miris. Pemerintah terkesan membiarkan konflik berkepanjangan dan justru malah memberi ruang pada perusahaan untuk berjaya. Badan Pertanahan Nasional sampai mengklaim memiliki sertifikat perusahaan atas Pulau Pari. Sedangkan dalam beberapa pertemuan antara warga dan perusahaan, BPN tak kunjung menunjukan sertifikat yang dimaksud.

Melihat kasus ini, saya rasa hukum di Indonesia masih pilih-pilih. Alih-alih mengatur, hukum dijadikan alat kekuasaan. Tentu lagi-lagi yang menjadi korban adalah rakyat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s